Data & Investigasi

Krisis Air Jakarta: Dalam Angka

Terakhir diperbarui: 1 June 2026 Sumber: BPS, PAM Jaya, WALHI, LBH Jakarta, BRIN Unduh semua data (CSV)

A — Akses & Kesenjangan

Siapa yang Belum Terlayani?

Peta Cakupan PAM Jaya per Kelurahan

% rumah tangga terhubung pipa PAM Jaya

Sumber: Laporan Tahunan PAM Jaya 2024–2025. ↓ JSON / ↓ CSV

Harga Air — Siapa Bayar Lebih?

Rp per m³, berbagai sumber air

↓ CSV

Warga miskin tanpa pipa membayar hingga 95× tarif sosial PAM Jaya.

Sumber: WALHI Jakarta, JRMK, tarif resmi PAM Jaya 2024.

% Pendapatan untuk Air per Desil

Estimasi berdasarkan data BPS & WALHI

Ambang WHO: 3% pendapatan. Rumah tangga miskin Jakarta tanpa pipa: estimasi 15–30%.

Metodologi: lihat penjelasan lengkap. Sumber: BPS Susenas 2023, WALHI Jakarta, estimasi tim.

B — Sejarah Privatisasi

25 Tahun dalam Angka

Perubahan Tarif Air 1997–2025

Tarif PAM vs. inflasi (CPI) — garis vertikal = peristiwa kunci

↓ CSV

Sumber: Laporan PAM Jaya, dokumen DPRD, LBH Jakarta.

Janji vs. Kenyataan Cakupan Air

Target kontrak 1997 vs. realisasi per tahun

Sumber: Dokumen pengadilan LBH Jakarta, laporan PAM Jaya.

Aset & Utang PAM Jaya

Selama dan sesudah era privatisasi

Sumber: Laporan keuangan PAM Jaya, dokumen DPRD Jakarta.

C — Ancaman Perseroda

Apa Risiko Perseroda?

Konversi PAM Jaya dari Perumda (100% publik) menjadi Perseroda membuka pintu bagi kepemilikan saham swasta hingga 49%.

Struktur Kepemilikan: Sekarang vs. Jika Perseroda

SEKARANG (Perumda)

JIKA PERSERODA

Sumber: UU PT No. 40/2007, PP No. 54/2017.

Harga Air Pasca-Privatisasi: Kasus Global

Indeks kenaikan tarif setelah privatisasi (tahun pertama = 100)

Sumber: Public Services International, Transnational Institute (TNI) 2020.

Peta Risiko: Kelurahan Paling Rentan

Kelurahan belum terlayani pipa × tingkat kemiskinan — paling terdampak jika harga naik

Sumber: PAM Jaya 2024, DTKS DKI Jakarta 2023, BPS Susenas 2023.

D — Penurunan Tanah & Krisis Air Tanah

Bukan Kebetulan

Tanah Jakarta terus turun karena warga yang tidak terhubung pipa terpaksa memompa air tanah.

Peta Penurunan Tanah Jakarta

cm/tahun — data BRIN/LIPI

Ini terjadi karena warga terpaksa gali sumur — karena pipa tidak menjangkau mereka.

Sumber: BRIN/LIPI, Geodesi ITB, 2022.

Volume Air Tanah yang Dipompa

Estimasi juta m³/tahun, Jakarta

Sumber: WALHI Jakarta, Dinas SDA DKI Jakarta, 2020–2024.

E — Hukum & Kebijakan

Perjalanan Hukum & Perlawanan

1997

Soeharto teken dekret privatisasi air Jakarta

Soeharto menandatangani Keputusan Presiden yang menyerahkan operasi air Jakarta kepada Palyja (Jakarta Barat) dan Thames PAM Jaya/Aetra (Jakarta Timur). Kontrak berlaku 25 tahun.

2003

Utang PAM Jaya ke operator swasta mulai menumpuk

Struktur kontrak memaksa PAM Jaya membayar operator swasta terlepas dari kinerja. Utang menggulung. Cakupan air jauh di bawah target.

2012

12 warga + UPC + WALHI gugat privatisasi air

Didampingi LBH Jakarta, 12 warga bersama UPC, WALHI, dan Solidaritas Perempuan mengajukan citizen lawsuit ke PN Jakarta Pusat menentang privatisasi air Jakarta.

Sumber: Gugatan No. 527/PDT.G/2012

2014

PN Jakarta Pusat: privatisasi melanggar hak warga

Hakim memutuskan privatisasi air Jakarta melanggar hak konstitusional warga atas air bersih. Pemerintah diperintahkan mengambil alih kembali.

2015

Pengadilan Tinggi Jakarta batalkan kemenangan warga

Pengadilan Tinggi Jakarta membalikkan keputusan PN, menyatakan privatisasi sah. Perjuangan berlanjut ke Mahkamah Agung.

2017

Mahkamah Agung: privatisasi air inkonstitusional

Mahkamah Agung menyatakan privatisasi air Jakarta bertentangan dengan UUD 1945. Kontrak swasta harus diakhiri. Preseden penting untuk hak air di Asia Tenggara.

2022

Kontrak swasta berakhir setelah 25 tahun

Kontrak Palyja dan Aetra resmi berakhir. PAM Jaya mempersiapkan pengambilalihan penuh operasional.

Februari 2023

PAM Jaya ambil alih penuh: air Jakarta kembali ke publik

PAM Jaya resmi mengambil alih seluruh operasional air Jakarta. Disambut sebagai kemenangan setelah 26 tahun perjuangan.

2024

Pergub tarif rusun baru — penghuni rusun protes

Gubernur DKI mengeluarkan Pergub tarif air rusun baru. Tarif yang tidak terjangkau memicu protes dari penghuni rusun di berbagai wilayah Jakarta.

10 September 2025

Perseroda diusulkan: ratusan warga demo Air Bukan Komoditas

Pemprov DKI mengusulkan konversi PAM Jaya menjadi Perseroda, membuka pintu saham swasta hingga 49%. JRMK dan UPC memimpin aksi di DPRD DKI. Ratusan warga: Air Bukan Komoditas.

Sumber: JRMK dan UPC, Oktober 2025

Metodologi & Transparansi Data